RINGKASAN PEMBERONTAKN PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN (1945-1959)

 Pemberontakan Pada Masa Awal Kemerdekaan 

(1945-1959)


Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Dari upaya-upaya kecil sampai bahkan penyimpangan. Upaya-upaya dan penyimpangan tersebut, di antaranya sebagai berikut:

Baca juga kelanjutannya dalam artikel : Ringkasan Penyimpangan Pada Masa Orde Lama

a. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)                                                                   



Madiun, 18 September 1948. Pemberontakan satu ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya dalam membentuk KPi adalah untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang beridieologikan komunis, atau dapat dikatan bahwa pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Tetapi pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan.

b. Pemberontakan Darul Islam/NII


Dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwirjo tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya organisasi Negara Islam Indonesia (NII) adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari'at Islam. Tetapi, kenyataannya gerakan ini bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Upaya penumpasan pemberontakan ini cukup memakan waktu yang lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa diringkus pada tanggal 4 Juni 1962.

c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)


RMS merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil, dimana Dia dan anggotanya bertujuan untuk membentuk negara sendiri, yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesar RMS adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon ternyata dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950, akan tetapi konflik di Seram masih berlanjut bahkan sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram (Salah satu pulau terbesarnya), yang kemudian mendirikan pemerintahannya dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.

d. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia  / Perjuangan Rakyat Semesta
 

Dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara dan Ventje Sumual pada tahun 1957-1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu kepemimpinan Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat bahkan kritik dalam menjalankan pemerintahannya sehingga terjadilah ketimpangan sosial diantara rakyat Indonesia. Pemerintah pusat pun dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan yang sentralistis, sehingga proses proses pembangunan-pembangunan di daerah menjadi tertunda dan terabaikan, bahkan menimbulkan ketidakadilan dalam tiap segi pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia, melalui organisasi PRRI/PERMESTA.

e. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)


Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang "Ratu Adil" yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bekerjasama dengan Sultan Hamid II , berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Presiden Ir.Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap Pemerintahan Republik Indonesia contohnya pada 23 Januari 1950 dan berhasil menguasai wilayah Bandung serta berhasil membunuh beberapa tokoh bangsa kita, di antaranya adalah Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jendral Ali Budiardjo. Namun, kudeta yang dilancarakn Westerling mengalami kegagalan, sehingga dia terpaksa untuk melarikan diri ke Singapura. Hal tersebutlah yang merupakak salah satu fakto yang  mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan mengembalikan ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

f. Perubahan Bentuk Negara



Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan Pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Dekrit tersebut dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi: membubarkan Badan Konstituante; Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku; serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi, dalam penerapannya lebih diarahkan seperi ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.



1 comment: