RINGKASAN PENYIMPANGAN PADA MASA ORDE LAMA (1959-1966)

 Penyimpangan Pada Masa Orde Lama

(1959-1966)



   Masa ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Taukah kalian, apa itu Demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang dimana seluruh keputusan dan pemikiran berada dalam pemerintahan negara, berpusat pada pemimpin negara. Kepemimpinan saat itu dipegang oleh Presiden Ir.Soekarno

   Demokrasi terpimpin pertamakali dicetuskan oleh Presiden Ir.Soekarno disebabkan karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan dalam negara Indonesia, tertundanya pembangunan dalam bidang ekonomi ini dikarenakan sering terjadinya pergantian kabinet yang pada akhirnya berdampak buruk kepada sektor pembangunan yang telah direncanakan, serta badan konstituante yang pada masa itu bertugas untuk menyusun UUD dinyatakan gagal dalam menjalankan tugasnya. Karena alasan itulah mengapa Presiden Ir.Soekarno mengambil keputusan, dengan dukeluarkannya Dekrit Presiden Pada tanggal 5 Juli tahun1959.


Baca juga lanjutan artikel tentang : Ringaksa Masa Orde Baru



Walaupun konstitusi negara indonesia ini sudah kembali pada UUD NRI Tahun 1945, namun pada kenyataan pelaksanaannya masih banyak terdapat penyimpangan terhadap UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri.

   Beberapa hal yang menyimpang dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, diantaranya sebagai berikut:

a.  Presiden Ir. Sukarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan Tap.MPRS No. XX/1963, yang akhirnya menyebabkan kekuasaan presiden yang semakin besar dan tidak terbatas. (yang artinya presiden tidak boleh digantikan sebelum akhir hayatnya berakhir dan membuat presiden bebas menetapkan apa saja)

b. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden No. 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang    membubarkan DPR hasil pemilu 1955. (yang artinya Presiden berhak membubarkan/mencopot seseorang yang telah mencalonkan/ organisasi yang telah dibentuk oleh rakyat)

c. Presiden dapat membentuk MPRS yang beranggotakan atas anggota DPR-GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. (yang artinya Presiden bisa tidak memberikan rakyat kecil-menengah untuk mencalonkan dan menyampaikan aspirasinya)

  

1 comment: